
Sumber Foto: Instagram @kabarsleman
infosembada.com, Sleman – Puncak kepemimpinan birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman resmi berganti. Mantan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sleman, Abu Bakar, secara resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif.
Pelantikan ini dipimpin langsung oleh Bupati Sleman Harda Kiswaya pada Selasa (2/6/2026) siang. Prosesi sumpah jabatan berlangsung khidmat dan terorganisir di Pendapa Parasamya Sleman.
Abu Bakar dilantik untuk mengisi kekosongan posisi yang ditinggalkan oleh Sekda sebelumnya, Susmiarto. Pejabat lama tersebut diketahui telah memasuki masa purna tugas per 1 Juni 2026.
1. Fokus pada Efisiensi Anggaran
Naiknya sosok dengan rekam jejak panjang di pengelolaan fiskal ini mengirimkan sinyal tegas bagi ASN di Sleman. Arah birokrasi ke depan dipastikan akan sangat digerakkan oleh kalkulasi data dan efisiensi anggaran.
Sebagai mantan komandan BKAD, Abu Bakar diyakini memahami betul postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sleman. Kapasitas analitis ini menjadi modal penting untuk menekan angka inefisiensi dan mencegah kebocoran anggaran daerah.
Setiap program kerja daerah kini dituntut memiliki parameter keberhasilan yang rasional dan terukur secara ekonomi. Tidak ada lagi ruang untuk program rutinitas tanpa Return on Investment (ROI) yang jelas bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Reformasi Pelayanan Publik
Tugas berat langsung menanti Abu Bakar di kursi “Jenderal ASN” Pemkab Sleman. Salah satu prioritas utamanya adalah akselerasi pelayanan publik dan pemangkasan jalur birokrasi yang rumit.
Birokrasi yang lamban sering kali menjadi biaya siluman yang sangat merugikan iklim investasi daerah. Oleh karena itu, pengurusan izin hingga layanan kependudukan harus segera didigitalisasi dengan parameter waktu yang transparan.
ASN di lingkungan Pemkab Sleman juga dituntut untuk mengubah pola kerja dengan mengedepankan pendekatan problem-solving. Setiap kendala teknis di lapangan harus dibedah menggunakan data riil, bukan sekadar asumsi atau rutinitas administratif semata.
3. Kepastian Iklim Usaha di Sleman
Kebijakan efisiensi di tingkat elit birokrasi ini ditargetkan langsung berdampak pada akar rumput. Masyarakat dan pelaku usaha di Sleman sangat membutuhkan birokrasi yang tangkas dan memberikan kepastian regulasi.
Proses perizinan yang berbelit harus segera dipangkas dan disederhanakan. Hal ini bertujuan strategis agar arus modal investasi dapat berputar lebih cepat untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
Kepemimpinan Abu Bakar menjadi momentum penting sekaligus ajang pembuktian kinerja Pemkab Sleman. Birokrasi harus benar-benar hadir sebagai mesin pendorong kemajuan ekonomi daerah yang terukur dan efisien.
